BAB I
PENDAHULUAN
Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Dalam
jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam
upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar.
Pinjaman
luar negeri adalah semua pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayarkembali
terhadap pihak luar negeri baik dalam valuta asing maupun dalam Rupiah.Termasuk
dalam pengertian pinjaman luar negeri adalah pinjaman dalam negeri
yangmenimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap pihak luar negeri.Pinjaman
luar negeri yang diterima Pemerintah, dimaksudkan sebagai pelengkap
pembiayaanpembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam
negeri berupa hasilperdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan tabungan baik
tabungan masyarakat dansektor swasta.Salah satu masalah dalam pelaksanaan
pembangunan ekonomi yang dihadapinegara-negara berkembang termasuk Indonesia
adalah keterbatasan modal dalam negeri.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sejarah Singkat Utang Pemerintah Indonesia
Eksploitasi
sumber-sumber agraria perusahaan-perusahaan transnasional Amerika di Indonesia,
telah berlangsung semenjak periode sejarah penjajahan hingga sekarang.Untuk
kepentingan itulah, Amerika Serikat senantiasa melakukan intervensi politik dan
militer terhadap perkembangan situasi di Indonesia semenjak masa Perang
Revolusi Kemerdekaan Nasional Indonesia di tahun 1945 hingga sekarang.
Dengan
difasilitasi pemerintahan koloniali Hindia-Belanda, terutama setelah
diberlakukannya Agrarische Wet pada tanggal 9 April 1870, perusahaan-perusahaan
transnasional Amerika seperti Caltex (California Texas Oil Corporation), pada
tahun 1920-an telah meneguk laba di tengah kemelaratan rakyat Indonesia di
bawah penindasan kolonialisme Belanda.
Untuk
itulah paska proklamasi kemerdekaan Indonesia, Amerika merestui bahkan – kendaraan
dan seragam serdadu Belanda bertuliskan US Marines – invasi militer
Belanda.Namun kemudian untuk menghindarkan wilayah-wilayah eksplorasi
perusahaan-perusahaan transnasional Amerika terkena taktik bumi hangus dari
kekuatan-kekuatan pemuda revolusioner bersenjata, Amerika memfasilitasi
perundingan Indonesia-Belanda. Dan lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag
Belanda tahun 1949, wakil Amerika Serikat, Merle Cohran, sebagai moderator,
memihak Belanda dan menuntut dua hal dari Indonesia. Cohran memaksa Indonesia menanggung hutang Hindia Belanda sebesar 1,13
miliar dollar Amerika. Sekitar 70 persen dari jumlah itu adalah hutang
pemerintah kolonial, yang 42 persennya merupakan biaya operasi militer dalam
menghadapi revolusi pemuda Indonesia. Indonesia juga harus bersetuju
semua investasi Belanda (dan pihak asing lainnya) di Indonesia akan dilindungi,
tadinya Indonesia dijanjikan akan mendapat bantuan yang cukup besar dari
Amerika Serikat untuk melunasi beban hutang tersebut terbukti kosong belaka
ketika ternyata yang diberikan hanya 100 juta dolar Amerika dalam bentuk kredit
ekspor-impor yang harus dibayar kembali. Namun, dalam dalam konteks kedaulatan
nasional, konsensi paling penting yang dipaksakan Cohran adalah setengah bagian
New Guinea (Irian Barat) yang secara geografis merupakan bagian Hindia-Belanda
yang tidak diserahkan kepada Indonesia karena akan dibicarakan kemudian oleh
Indonesia dan Belanda dalam waktu satu tahun.
2.2 Bentuk – Bentuk Pinjaman Luar
Negeri
Bentuk
pijaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek, antara lain :
1)
Sumber Dananya
Bila dilihat dari
suber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi :
a) Pinjaman
Multilateral
Yaitupinjaman
yang berasaal daribadan-badan internasional,misalnya World Bank,
AsianDevelopment Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB).
b) Pinjaman
Bilateral
Yaitu
pinjaman yang berasal dari negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun
antar negara secara langsung (intergovernment).
c) Pinjaman
Sindikasi
Yaitu
pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank
(LKBB) internasional. Pemberian pinjaman tersebut dikoordinir oleh satu
bank/LKBB yang bertindak sebagai sindication leader.Pinjaman ini
biasanya dalam jumlah besar dan bersifat komersial (commercial loan),
misalnya dengan tingkat suku bunga yang mengambang (floating rate).Syarat-syarat
pinjaman yang dituangkan dalam loan agreement merupakan konsensus dan
kesepakatan diantara para pemberi pinjaman.
2)
Segi Persyaratannya,
Bila dilihat dari
segi persyaratannya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi :
a) Pinjaman
Lunak (Concessional Loan)
Yaitu
pinjaman luar negeriPemerintah dalam rangkapembiayaan proyek-proyek
pembangunan. Pinjaman lunak biasanya diperoleh dari negara-negara yang
tergabung dalam kerangka CGI maupun non CGI. Pengertian dengan dana sendiri
atau dana pendampingan oleh Pemerintah RI. Fasilitas Kredit Ekspor dapat dalam
bentuk Suppliers Credit atau Buyers Credit.
Ø
Buyers Credit adalah
pinjaman FKE yang diterima dari bank komersial atau lembaga keuangan bukan bank
luar negeri, dimana tujuan pinjaman tersebut adalah untuk pembelian barang dari
negara pemberi pinjaman.
Ø
Suppliers Credit adalah
adalah pinjaman FKE yang diterima Pemerintah langsung dari pemasok barang (supplier)
di luar negeri kepada Pemerintah RI yang akan diberikan dalam bentuk barang
untuk keperluan proyek. Dapat diartikan bahwa dalam suppliers credit ini,
pihak yang menerima pinjaman adalah pihak pemasok barang.
b) Purchase
Installment Sale Agreement (PISA)
Yaitu
pinjaman yang diberikan oleh perusahaan leasing untuk pembiayaan proyek
pembangunan tertentu yangdituangkan dalam bentuk persetujuan jual beli dengan
pembayaran angsuran. Besarnya pinjaman PISA adalah 100% dari nilai proyek.
c) Pinjaman
Komersial (Commercial Loan)
Yaitu
pinjaman yang diterima dengan syarat-syaratyang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar
uang dan pasar modal internasional. Pinjaman ini lazim pula disebut cash
loan karena pinjaman diterima dalam bentuk uang tunai dan penggunaannya
lebih fleksibel atau tidak mengikat.Jumlah pinjaman komersial umumnya berjumlah
besar karena pemberi pinjaman berupa sindikasi yang anggotanya terdiri atas
perbankan dan lembaga-lembaga keuangan internasional.
Beberapa pertimbangan bagi Pemerintah dalam menerima
pinjaman komersial adalah:
Ø
Mendukung penganekaregaman
(diversifikasi) pinjaman atau memperluas sumber pinjaman yaitu memperoleh
pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
Ø
Jumlah pinjaman relatif lebih besar dan
tatacara penarikannya lebih mudah.
Ø
Penggunaan dana tidak terikat pada satu
proyek tertentu namun lebih flesibel, baik untuk diinvestasikan kembali, untuk
membiayai proyek atau untuk memperkuat cadangan devisa.
2.3 Masalah – Masalah Yang Disebabkan Terjadinya Utang
Luar Negeri
Beberapa
masalah yang timbul akibat terjadinya utang luar negeri, antara lain :
1) Banyak modal yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan
prasarana.
Pemerintah
merupakan penggerak utama perekonomian di sebagian besarnegara-negara yang
sedang berkembang, oleh karena itu pemerintah membutuhkanbanyak modal untuk
membangun berbagai prasarana dan sarana, namun kemampuan financial atau
keuangan yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang, disinilah
munculnya utang kepada luar negri.
2) Pemerintah Indonesia harus menambah
utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang
telah jatuh tempo.
3) Datangnya
modal dari luar negeri.
Modal
dari luar negeri dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional
pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi pada sisi
lain, diterimanya modal asing tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam
jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, bahkan pada beberapa negara-negara
yang sedang berkembang menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang
justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyatnya.
2.4 Usaha pemerintah Saat Ini Untuk
Mengatasi Utang Luar Negeri
Pemerintah sendiri terbagi menjadi dua yaitu kebijakan
pemerintah dalam ekonomi makro dan dalam ekonomi
mikro.Ekonomi makro menganalisis masalah tentang keseluruhan
kegiatan perekonomian sedangkan ekonomi mikro menganalisis mengenai bagian –
bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian.
1)
Permasalahan Ekonomi Makro
a) Masalah
Kemiskinan dan Pemerataan
Dari
segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam
kemiskinan.Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok yang berpenghasilan
besar atau kelompok kaya Indonesia. Upaya pemerintah dalam penanggulangan
kemiskinan ini melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa
Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT
(Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.
b) Krisis Nilai
Tukar
Nilai
tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang
spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat
tergantung pada pinjaman luar negeri sektor swasta. Pemerintah menghadapi
krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan
cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai
tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang
mengambang terkendali.
c) Masalah Utang
Luar Negri
Depresiasi
penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS yang
relatif tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri
tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat
krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak.Untuk
mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan
pihak peminjam.Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan
Internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
d) Masalah
Perbankan dan Kredit Macet
Banyak
usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin
banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan
likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat
kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan
dana oleh masyarakat secara besar-besaran (rush).
Oleh
karena itu pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami
masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas.Namun untuk
mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut
melalui operasi pasar terbuka.Hal ini dilakukan dengan meningkatkan suku bunga
SBI.
e) Masalah
Inflasi
Masalah
inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah
krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi.
Cara
mengatasi inflasi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :
Ø Kebijakan Moneter
Yaitu segala kebijakan pemerintah di
bidang moneter (keuangan) yang dilakukan melalui Bank Indonesia (bank sentral)
dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter
pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang
beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus
mengendalikan inflasi.
Ø Kebijakan Fiskal
Yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik
atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah.
f)
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Berkurangnya
daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat
pengangguran.Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah
melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian
sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama
yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan
kerja.
2)
Permasalahan Ekonomi Mikro
a)
Masalah Harga Dasar dan Harga Tinggi
Pengaruh dari krisis ekonomi yang
melanda saat ini adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di
butuhkan oleh produsen dan kosumen.Salah satu campur tangan pemerintah dalam
permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price)
dan harga tertinggi (ceiling price).Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk
membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.
b)
Meningkatnya Permintaan Beras
Gagal panen akan menyebabkan
berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan naik. Tingginya harga
beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak
tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program impor
beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing.
c) Kenaikan
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Sehubungan dengan naiknya harga BBM,
para pengusaha angkutan umum mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba
bagi pengusaha dan para sopir.Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut,
beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan
ini tentu saja akan memberatkan para konsumen pengguna jasa angkutan. Untuk
mengatasi masalah tersebut, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan
melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi
para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini
tentu tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan
umum.
d) Masalah Monopoli
Praktik monopoli akan mengakibatkan
penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu
perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan
dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki
usaha sejenis. Hal seperti ini akan menghancurkan para pesaing. Untuk
menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang
mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi
masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
e) Masalah
Distribusi
Jalur distribusi barang dan jasa yang
panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika
sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh
pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga
barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal.
2.5. Utang
Luar Negeri dan Ekonomi Rakyat
Hubungan antara utang luar negri dengan
ekonomi rakyat cukup erat.Utang Indonesia yang semakin membengkak dan belum
dapat dibayarkan membuat bunga yang dihasilkan dari utang itu melebihi dari
nilai utang yang diterima oleh pemerintah.Pemerintah mencari cara agar utang
dengan luar negri dapat cepat terlunaskan, dan cara itu pun secara tidak
langsung dapat membuat rakyat sengsara. Misalnya dengan menaikkan harga BBM dan
harga bahan pokok.Dengan kenaikan harga-harga tersebut dapat meningkatkan
jumlah kemiskinan.Kemiskinan terjadi karena masyarakat tersebut tidak mampu
membeli bahan pokok yang harganya melonjak pesat.
2.6. Data Utang Luar negeri Indonesia
Data Utang Luar Negeri Indonesia (2001-2009 )
Ø 2001 :
58,791 miliar USD
Tambahan Utang (5,51 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga
(4,24 miliar USD)
Ø 2002 :
63,763 miliar USD
Tambahan Utang (5,65 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga
(4,57 miliar USD)
Ø 2003 :
68,914 miliar USD
Tambahan Utang (5,22
miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (4.96 miliar USD)
Ø 2004 :
68,575 miliar USD
Tambahan Utang (2,60 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga
(5,22 miliar USD)
Ø 2005 :
63,094 miliar USD
Tambahan Utang (5,54
miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,63 miliar USD)
Ø 2006 :
62,02 miliar USD
Tambahan Utang (3,66
miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,79 miliar USD)
Ø 2007 :
62,25 miliar USD
Tambahan Utang (4.01 miliar USD), Cicilan Utang + Bunga
(6,32 miliar USD)
Ø 2008 :
65,446 miliar USD
Tambahan Utang (3,89
miliar USD), Cicilan Utang + Bunga (5,87 miliar USD)
Ø 2009*: 65,7 miliar USD
Tambahan Utang (????), cicilan utang + bunga (>5
miliar USD)
Daftar Negara/Lembaga Kreditor Utang Luar Negeri terbesar
Indonesia
Ø Jepang
45,5% atau 29.8
miliar USD* atau Rp 358 triliun
Ø ADB (Asian Development Bank)
16,4% atau 10.8
miliar USD atau Rp 129 triliun
Ø World Bank (Bank Dunia)
13.6% atau 8.9
miliar USD atau Rp 107 triliun
Ø Jerman
4.7% atau 3.1
miliar USD atau Rp 37 triliun
Ø Amerika Serikat
3.7% atau 2.3
miliar USD atau Rp 28 triliun
Ø Inggris
1.7% atau 1.1
miliar USD atau Rp 13 triliun
Ø Negara/lembaga lain
14.6% atau 9.6
miliar USD atau Rp 115 triliun
* 1 USD = Rp
12.000 (asumsi rata-rata) -
BAB III
PENUTUP
Solusi yang dapat
dijalankan untuk mengatasi utang luar negeri
1) Meningkatkan
daya beli masyarakat yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemeberian
modal usaha kecil seluasnya
2) Taat
membayar pajak dan digunakan untuk hal yang semestinya
3) Menggunakan
biaya seminim mungkin
4) Konsep
bangunan yang tidak berlebihan
5) Bangga
akan produk dalam negri sehingga minat pembeli tinggi
6) Mengembangkan
sumber daya berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan
merata.
DAFTAR PUSTAKA
